Siapapun yang pe rnah menjadi bos, baik di toko kecil hingga pabrik besar pasti tahu bahwa memanjakan karyawan merupakan hal yang pantan...
Siapapun yang pernah menjadi bos, baik di toko kecil hingga pabrik besar pasti tahu bahwa memanjakan karyawan merupakan hal yang pantang dilakukan. Mereka sudah dibayar untuk bekerja keras, tidak perlu dimanjakan. Karyawan yang terbiasa dimanjakan (misalnya toleransi telat 15 menit, dll) akan bertindak arogan. Bisa saja mereka menjadi terbiasa telat hingga lewat 15 menit.Bagaimana dengan seorang pemimpin negara? Seorang presiden bisa memanjakan rakyatnya dengan beragam subsidi, mulai dari subsidi BBM hingga subsidi listrik. Hasilnya kita bisa lihat sendiri, rakyat menjadi manja dan akan selalu berteriak bila harga bensin naik Rp.1000.
Manja Tidak Boleh Membudaya
Jokowi ingin menghilangkan budaya manja ini dengan cara penghilangan subsidi BBM (premium tidak disubsidi sama sekali, solar menjadi disubsidi tetap sebesar Rp 1000/liter). Subsidi ini sebenarnya bertujuan baik yaitu agar rakyat miskin bisa menikmati harga BBM yang lebih rendah. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian, sebagian besar BBM subsidi dinikmati rakyat mampu.
Bila ada BBM yang lebih murah pasti akan mereka pilih, namanya juga bisa hemat. Beda harga Premium dan Pertalite jauh lebih murah dibanding Pertamax. Bagi rakyat mampu yang terbiasa memakai mobil untuk berpergian, mereka bisa hemat hingga ratusan ribu per bulan dengan memakai BBM subsidi. Tidak realistis berharap semua rakyat mampu akan rela membayar BBM yang lebih mahal.
Solusi yang diberikan Jokowi cukup simpel, cabut saja subsidi BBM. Rakyat tidak akan lagi dimanjakan dengan harga BBM yang lebih murah, harga BBM akan mengikuti harga BBM dunia.
Solusi pencabutan subsidi BBM juga memberikan dampak positif yakni mengurangi beban anggaran. Pada tahun 2015, subsidi BBM membebani anggaran negara sebesar 330 Trilyun. Padahal total APBN hanya 2019 Trilyun, berarti 16,3% anggaran hanya dipakai untuk dibakar menjadi asap. Belum lagi subsidi tersebut salah sasaran.
Langkah Jokowi mencabut subsidi BBM juga memberikan ruang gerak yang lebih bebas bagi pemerintah. Dengan anggaran yang tidak terbebani subsidi BBM, pembangunan bisa digenjot. Lihat saja betapa gencarnya pemerintah membangun beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi bila subsidi BBM masih berjalan.
Rakyat juga dipaksa untuk hemat BBM. Bila sebelumnya mereka bisa keluyuran tiap malam karena harga BBM murah, sekarang mereka hanya bisa jalan-jalan saat malam minggu. Rakyat menjadi harus lebih hemat dan tidak manja lagi karena harga BBM mengikuti harga dunia.
Momentum Itu Penting
Banyak yang pernah ragu bahwa rencana presiden Jokowi untuk menghilangkan subsidi BBM bisa berjalan. Harga BBM naik Rp. 1000 saja sudah demo berhari-hari, apalagi kalau harga BBM mengikuti harga dunia? Disinilah letak kecerdasan Jokowi, pencabutan subsidi BBM dilakukan saat harga minyak dunia sedang rendah.
Rendahnya harga minyak dunia membuat pencabutan subsidi BBM tidak berpengaruh besar kepada harga bahan pokok. Harga BBM tetap rendah, padahal subsidinya sudah dicabut. Hanya pada beberapa tahun belakangan baru harga minyak dunia mulai merangkak naik, itupun kenaikan harganya masih pelan.Gejolak harga tidak terasa, protes masyarakat minimal, pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Ini baru namanya pemimpin sejati, keputusannya bisa memberikan hasil yang maksimal. Tidak ada keraguan Jokowi untuk mengambil keputusan kontroversial ini.
Bagaimana dengan subsidi listrik? Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak diberikan subsidi. Berarti subsidi Listrik juga sebagian besar salah sasaran
Listrik 900 VA sebenarnya sudah bisa dipakai untuk AC ber-watt kecil dan kulkas kecil. Hal ini berbeda dengan listrik 450 VA yang memang terlalu kecil untuk pemakaian AC. Karena itulah Jokowi mengambil keputusan untuk menghilangkan subsidi listrik 900 VA secara bertahap.
Bila tidak mengerti hal tersebut, terlihat bahwa seolah-olah pemerintah sedang menaikkan harga listrik. Padahal yang betul adalah subsidi listrik dihilangkan, bukan harga listrik yang naik. Anggaran subsidi tersebut akan dialihkan untuk memberikan jaringan listrik bagi rakyat yang belum tersentuh listrik.
Saat ini terdapat rasio elektrifikasi Indonesia masih berada di angka 89,5 persen, masih ada 10,5 persen atau sekitar tujuh juta kepala keluarga yang belum mendapatkan listrik. Jika satu kepala keluarga beranggotakan empat orang, berarti sedikitnya ada 28 orang yang masih menunggu adanya pasokan listrik ke rumah mereka.
Jumlah tersebut masih besar, masih banyak daerah terpencil yang belum bisa meresakan jaringan PLN. Bahkan beberapa daerah masih mengalami padam listrik. Pengalihan subsidi ini akan sangat membantu pemerintah untuk menuntaskan masalah kelistrikan di Indonesia.
Dana Subsidi Menjadi Dana Pembangunan
Dana Subsidi yang didapat langsung dialihkan untuk membangun infrastruktur. Direncanakan akan dibangun 2650 km jalan baru dan 1000 km jalan tol hingga tahun 2019. Belum lagi pembangunan 24 pelabuhan dan 15 bandara, proyek yang jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Bila pemerintah memakai anggaran secara sembarangan, kita sebagai rakyat berhak dan wajib protes. Namun bila pemerintah memakai anggaran tersebut untuk membangun secara besar-besaran, bagian mana yang bisa diprotes?
Rakyat Indonesia sudah terlalu lama dimanjakan dengan subsidi-subsidi yang sering tidak tepat sasaran. Sehingga pencabutan subsidi biasanya diikuti dengan protes rakyat yang merasa pemerintah menaikkan harga. Mereka tidak mengerti kalau sebenarnya jasa/produk yang mereka dapatkan adalah harga diskon, disubsidi.
Hasilnya ya selalu ada protes saat subsidi dicabut. Padahal rakyat Papua tidak pernah mengeluh kalau harga BBM naik, harga BBM disana bisa mencapai 50 ribu per liter. Rakyat Jawa merasa dunia seakan kiamat saat harga BBM naik seribu rupiah. Inilah akibat kalau sudah dimanjakan bertahun-tahun, menjadi arogan dan merasa berhak mendapatkan harga murah.
Rakyat diajari untuk dewasa dan tidak lagi manja meminta subsidi. Rakyat pula yang diuntungkan oleh mencabutan subsidi ini. Daripada anggaran menguap jadi asap, sekarang dibangun jalan dan infrastuktur lain yang tidak bisa menguap. Memang, pada awalnya akan terasa sangat sulit untuk hidup tanpa subsidi. Tapi efek positifnya akan terasa hingga ke anak cucu.
Langkah pemerintah untuk mencabut subsidi sudah sangat tepat. Kita perlu mendukung tindakan pemerintah ini. Selama tindakan pemerintah benar dan masuk akal, kita akan mendukungnya. Bila pemerintah mulai salah arah, kita pula yang akan memberikan kritik membangun.
Akhir kata, pemerintah saat ini juga perlu dukungan rakyat. Jangan sampai hanya karena sedikit subsidi kita langsung mengkritik macam-macam. Pemerintah sekarang masih sangat pro rakyat jadi perlu didukung. Marilah kita terus dukung pemerintahan Jokowi.[swd]
