DEN HAAG,- Parlemen Belanda menyatakan, hukuman terhadap gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai “sera...
DEN HAAG,- Parlemen Belanda menyatakan, hukuman terhadap gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan”
.
Parlemen juga akan mengangkat upaya pembebasan Ahok dalam debat bersama Menteri Luar Negeri, Bert Koenders, Rabu (10/5/2017).
Joël Voordewind, anggota Parlemen dari Partai Christian Union, mengatakan, mayoritas anggota DPR Belanda sepakat atas usulannya untuk mengajukan keprihatinan mereka kepada Bert Koenders, untuk dibahas dan diangkat ke Uni Eropa (UE) dan pemerintah Indonesia."Menteri luar negeri memerintahkan Duta Besar Belanda untuk Urusan HAM yang tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan kepada Menteri HAM Indonesia dan juga kepada Duta Besar UE di Jakarta," kata Voordewind melalui telepon kepada BBC Indonesia.
Indonesia yang dikenal sebagai negara “toleran dan relatif bebas” dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dikhawatirkan berubah.
"Hukuman ini akan menciptakan tren di Indonesia bagi para kelompok Islamis garis keras, bahwa tekanan yang mereka lakukan beberapa minggu terakhir berbuah pada hukuman yang lebih tinggi dari yang dituntut jaksa," kata Voordewind.
"Jadi mereka menganggap mereka mendapatkan dukungan atas tindakan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi preseden bagi para hakim untuk membatasi kebebasan beragama,” ujarnya.“Indonesia sebelumnya dikenal dengan toleransinya dengan masyarakat dengan multiagama," tambahnya.
"Kami angkat seruan untuk membebaskan (Ahok) dan masih menunggu jawaban tertulis dari menteri luar negeri," tambahnya menyusul debat bersama Menlu Koenders, Rabu (10/5/2017).
Ahok mengajukan banding setelah divonis dua tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas penistaan agama.
Ia langsung dibawa ke penjara Cipinang Jakarta (9/5/2017) dan setelah mendekam satu malam, pada Rabu (10/5/2017) dini hari ia dipindahkan ke Mako Brimob.
Voordewind mengatakan, keputusan majelis hakim “tidak menjamin kebebasan beragama”."Kita hargai pengadilan di negara lain, tapi kebebasan agama (dalam kasus ini) tak terjamin karena dia diadili sedemikian rupa dengan vonis yang tak seperti biasa. Jadi semoga akal sehat akan terlihat dan pengadilan tinggi pada akhirnya akan membebaskan dia," tambahnya.
"Kami minta menlu untuk konsolidasi dengan koleganya di UE untuk secara bersama-sama mengangkat isu ini ke Indonesia,” katanya.
“Kami juga memiliki forum dialog HAM dengan Indonesia setiap tahun dan akan angkat isu ini. Komunitas internasional harus tekan Indonesia paling tidak dia (Ahok) dibebaskan sampai permintaan banding dijawab dan juga menekan agar pengadilan tinggi membebaskan dia," tambahnya.BBC Indonesia telah meminta tanggapan kepada kantor menlu Koenders atas permintaan anggota parlemen Belanda ini.
'Indonesia berubah'
Dalam pernyataan sebelumnya, Voordewind menyebutkan, "Hukuman ini (terhadap Ahok) tampaknya menunjukkan terjadi perubahan di Indonesia, di mana (kelompok) Islam radikal menang atas kebebasan beragama dan toleransi terhadap minoritas."
"Itu berita buruk bagi kebebasan termasuk minoritas Kristen di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," tulisnya.Ia mengatakan partai-partai yang mengadakan pertemuan Selasa (9/5/2017) sepakat untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada menteri luar negeri Koenders.
"Belanda harus melanjutkan pembelaan bagi kebebasan dan keadilan di negara kita dan juga kepada kelompok-kelompok rentan di manapun di dunia," tambahnya.
Menurutnya lagi, para anggota parlemen meminta Koenders mengontak pemerintah Indonesia dan juga UE untuk mengupayakan “pembebasan gubernur”. [sumber]
