Jika diibaratkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, saat ini Rizieq diibaratkan seperti laki-laki yang sedang melakukan pende...
Sebelumnya, Rizieq Syihab meminta agar GNPF MUI dapat berekonsiliasi dengan pemerintah. Namun sayangnya, Menko Polhukam Wiranto memberikan tanggapan yang bikin patah hati serta patah harapan. Wiranto mengatakan istilah rekonsiliasi dapat dilakukan dengan badan yang setara dengan pemerintah.
“Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat. Itu antara satu badan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah. Itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu nggak ada istilah rekonsiliasi,” ujar Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Wiranto menjelaskan rekonsiliasi tidak dapat dihubungkan dengan kasus hukum yang tengah dijalani seseorang. Harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang menjalani rekonsiliasi.
“Ini kan masalah hukum yang terus berkembang. Pertama, kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan satu langkah koordinasi hukum pidana juga ada. Hukum perdata juga ada,” kata Wiranto.
“Ada ruang-ruang untuk bagaimana adanya satu kesepakatan yang mengarah pada proses hukum itu sendiri, tapi bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dan pemerintahnya kan nggak ada. Namanya permintaan kan bisa-bisa saja. Tapi pemerintah kan punya sikap,” lanjutnya.Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq melalui rekaman suara menyarankan adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI dan pemerintah. Usulan datang dari politikus dan ahli hukum Yusril Ihza Mahendra. Tujuan rekonsiliasi agar ada musyawarah di antara kedua belah pihak dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi bangsa.
Dalam rekaman Rizieq menyampaikan, jika usulan tidak diterima oleh pemerintah, akan ada perlawanan.
“Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus-menerus dipersulit, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” ujar Rizieq, Minggu (18/6).
Pernyataan Wiranto sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kuasa hukum Rizieq seperti bukan orang profesional. Berulang kali melakukan langkah-langkah bodoh yang justru hanya menjadi blunder. Bagaimana mungkin pengacara Rizieq tidak sampai memahami bahwa tidak ada rekonsiliasi antara rakyat denga negara? Apakah memang pengacara Rizieq tidak paham bahwa rekonsiliasi itu hanya terjadi untuk dua pihak yang seimbang, misalnya antar pemerintah dengan pemerintah? Lha ini, Rizieq yang hanya rakyat biasa tanpa malu-malu menginginkan rekonsiliasi dengan pemerintah.
Hal yang bikin miris, kok mau-maunya Yusril mempertaruhkan reputasinya dengan bersedia menjadi mediator agar upaya rekonsiliasi itu bisa terlaksana. Yusril adalah seorang professor dan pakar hukum tata negara, mengapa sampai mau melakukan hal bodoh tersebut? Yusril memang tidak paham persoalan rekonsiliasi atau hanya ingin mencari panggung saja?
Jika kubu Rizieq peka, harusnya bisa menangkap kode-kode dari pernyataan Wiranto. Jika Rizieq memang laki-laki yang masih punya hrga diri, harusnya dia mundur teratur dan tidak lagi melakukan pendekatan karena Wiranto telah memberikan kode untuk menolak permintaan Rizieq.
Seorang laki-laki yang masih punya harga diri tidak akan melanjutkan upaya pendekatannya kepada seorang wanita apalagi menyatakan perasaan jika pihak wanita telah mengeluarkan kode-kode penolakan. Lebih baik mundur teratur dari pada terus maju namun akhirnya ditolak. Itu jauh lebih memalukan. Nampaknya Rizieq harus belajar dari laki-laki yang lebih memilih mundur ketika pihak wanita telah mengeluarkan kode-kode penolakan.[swd]
