Jakarta,-Belum juga resmi menjabat, sudah ada satu janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang batal dipenuhi. Janji yang...
Tim sinkronisasi Anies-Sandiaga secara resmi mengumumkan pembatalannya.
Edriana Noerdin, anggota tim sinkronisasi pasangan Anies-Sandiaga untuk bidang kesejahteraan rakyat mengumumkan bahwa janji kampanye keduanya untuk menggulirkan KJP Plus secara resmi batal dilaksanakan.
Pasalnya, bila janji itu direalisasikan, yang terjadi adalah double budget atau anggaran ganda. Ini melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Itu yang akan dihindari (yakni) double budget. Jadi, kita tidak akan melakukan double budget," ujar Edriana seperti dikutip dari Metro TV.
Pada akhirnya yang bisa dilakukan oleh tim sinkronisasi Anies-Sandiaga adalah menyelaraskan sistem KJP dan KIP yang sudah ada. Namun, menurut Edriana, beda dengan KJP dan KIP, KJP Plus bisa ditarik tunai.
Anies pernah berkoar-koar tentang penggabungan KIP dan KJP menjadi KJP Plus.
Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta berlangsung, Anies yang kala itu masih menjadi calon gubernur meyakinkan masyarakat bahwa yang sudah menerima KIP tetap akan menerima KJP, dan sebaliknya. Janji tersebut setidaknya pernah tercatat diucapkannya pada 8 November 2016.
Kala itu, Anies tengah berkampanye di RW 02 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Seorang warga bertanya padanya apakah warga dilarang menerima KJP dan KIP sekaligus.
Dikutip dari Kompas, Anies menjawab,"Tentu boleh, Ibu. Jika saya terpilih, warga Jakarta bisa menerima bantuan dari KJP sekaligus KIP. Kedua program itu kami integrasikan menjadi yang namanya KJP Plus."
Ahok pernah mengkritik janji Anies tersebut.
Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjadi rival pasangan Anies-Sandiaga pernah mengkritik janji Anies terkait KJP Plus. Ahok tak menyetujui janji kampanye Anies dan Sandiaga karena dinilai mengajarkan rakyat untuk serakah, padahal sudah berkecukupan. Menurutnya anak-anak di DKI Jakarta sudah menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi DKI.
Maka, menurut Ahok, KIP bisa dimaksimalkan untuk anak-anak kurang beruntung di wilayah lain. "Yang pasti kami mau edukasi masyarakat, kalau sudah cukup jangan serakah. KJP yang kami lakukan, penghitungannya adalah Bank Dunia. Jadi lebih baik KIP didorong untuk anak-anak luar Jakarta," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjadi rival pasangan Anies-Sandiaga pernah mengkritik janji Anies terkait KJP Plus. Ahok tak menyetujui janji kampanye Anies dan Sandiaga karena dinilai mengajarkan rakyat untuk serakah, padahal sudah berkecukupan. Menurutnya anak-anak di DKI Jakarta sudah menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi DKI.
sumber:[idntimes]
