Apabila ada kata-kata yang tepat menggambarkan fenomena Islam Politik hari ini, maka kita menemukan ambiguitas, atau dua sisi yang saling ...
Inilah yang terjadi dengan organisasi-organisasi Islam transnasional, artinya organisasi yang lahir dan berkembang jauh setelah era kemerdekaan. Mereka tidak mengalami pahit getirnya mendirikan negara ini, ikut bersusah payah bahkan berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan. Namun, mereka merasa benar sendiri dan lebih jauhnya mencemooh organisasi-organisasi yang telah ada di bumi Indonesia.
Ormas-ormas semacam ini jika dibiarkan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Contoh nyata dan jelas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas yang mulai membesar pasca reformasi ini tidak memiliki kejelasan komitmen mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hizbut Tahrir. Organisasi yang didirikan pada tahun 1953 ini secara umum menolak ideologi negara politik modern. Hizbut Tahrir menolak nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan konsep-konsep asing lainnya yang menurut anggapan mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu jargon utama mereka adalah antidemokrasi, yang mereka anggap sebagai sumber dari segala kerusakan. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir berusaha untuk membangun kembali khilafah Rasyidah.
Apa yang mereka usung adalah pendirian Khilafah. Menurut mereka, sistem Khilafah di dunia ini runtuh semenjak 1924, ketika Turki modern di bawah Kemal Attaturk membubarkan negara dan khalifah Utsmaniyah atau di Barat dikenal dengan nama Ottoman. Dalam setiap kesempatan mereka mengampanyekan keruntuhan Khilafat ini, sembari memimpikan berdirinya Khilafat di negara-negara Islam. Tapi dalam kenyataannya, mereka belum bangun dari tidurnya karena mendirikan khilafat tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Selama beberapa dekade terakhir Hizbut Tahrir telah dilarang di beberapa negara karena pemikiran dan sepak terjang mereka dianggap memusuhi pemerintah yang berkuasa. Beberapa negara yang secara resmi melarang organisasi ini antara lain Mesir (1974), Rusia (2003), Kazakhstan (2005) Bangladesh (2009), Jerman, Turki, dan di Tunisia proses pelarangan organisasi ini sedang berlangsung di pengadilan. Bahkan di negara asalnya, Jordania, Hizbut Tahrir dilarang. (Hizbut Tahrir didirikan di Yerusalem yang saat itu dibawah kekuasaan Jordania).
Sebenarnya tidak perlu susah-susah untuk menelisik tujuan organisasi ini. Anda tinggal mencari situsnya di internet. Yang cukup mengejutkan adalah bahwa tujuan atau agenda mereka jelas terpampang dalam kolom yang bertajuk “Tahapan Dakwah dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir.” Di sana dijelaskan dengan gamblang :
“Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya; mengungkapkan (rencana) kejahatan mereka; menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka. Dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka, yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut.”
Jadi, dengan kejelasan dan ketegasan agenda mereka yang hendak merubah atau meruntuhkan sistem negara di mana mereka berada, apalagi yang ditunggu oleh pemerintah ? Apakah kita hanya akan mendiamkan saja atau menunggu mereka membesar dan mewujudkan cita-cita mereka ? Bukankah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan negara dan bangsa ini ?
Seperti dilansir dalam pemberitaan news.okezone.com, (11/5/2016), Gerakan Pemuda Anshor menyebut jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengusung paham Khilafah Islamiyah, yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila. Bahkan, Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan jika, Hizbut Tahrir Indonesia termasuk salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
Karenanya, dia mengaku sampai saat masih berkoordinasi dengen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjutinya, apakah nanti akan diberikan sanksi berupa pembubaran ormas tersebut. “Ini sedang dilakukan penelitian, pembahasan bersama dengan Kemendagri, kan semuanya belum, kita enggak bisa terlalu cepat menyimpulkan sebelum kita tahu persis persoalannya ada di mana,” katanya.
sumber:http://news.okezone.com/read/2016/05/11/337/1385706/jaksa-agung-sebut-hizbut-tahrir-indonesia-anti-pancasila
https://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/
