Saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang masih membuka perwakilan di Suriah. Sebabnya, masih banyak Tenaga Ker...
Saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang masih membuka perwakilan di Suriah. Sebabnya, masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masuk ke negara tersebut untuk jadi asisten rumah tangga secara ilegal.
"Pemerintah khawatir WNI di sana jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena itu kami masih membuka KBRI di Damaskus. Selain itu ada pula kantor penghubung dengan orang Suriah untuk menampung para TKI," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat Kamis (5/1).
Demi meningkatkan sistem perlindungan bagi WNI di luar negeri, dibentuk beberapa pilar guna menjamin keselamatan para WNI terutama yang bekerja sebagai TKI.
"Salah satu fokus utama dari Kementerian Luar Negeri adalah membentuk beberapa pilar untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perlindungan WNI," kata pria akrab disapa Tata tersebut.
Tata merinci, pilar tersebut salah satunya adalah berbentuk inovasi dari segi teknologi yakni dengan menciptakan suatu aplikasi untuk melaporkan data diri. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, WNI yang hendak bertandang ke luar negeri jadi dimudahkan.
"Kami akan perbaiki dari sistem teknologi. Jadi misalnya, beberapa perwakilan KBRI sudah ada aplikasi untuk WNI yang bekerja di luar negeri. Aplikasi itu gunanya buat melapor data diri, mengurus paspor, dan dokumen lain supaya lebih efisien," jelas Tata.
Selain itu, apa pula bentuk pengawasan lain yang krusial yakni berbentuk pemberitahuan yang akan dikirimkan ke ponsel pribadi saat tiba di luar negeri.
"Misalnya, kita ke luar negeri terus nyalain hp, nanti langsung ada notif keberadaan. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak mengenakkan, misalnya dicopet atau apa, kita tahu ke mana harus minta bantuan," papar Tata.
Inovasi ini nantinya akan dikembangkan dengan nama 'smart travel'. Nantinya, WNI yang keluar negeri bisa mendaftarkan data diri dan tujuan agar bisa didata oleh Kementerian Luar Negeri.
"Gunanya smart travel ini jadi misal ada bencana atau kejadian tertentu, Kemlu bisa tahu keberadaan WNI dan bantu cari. Ini suatu bentuk inovasi lain," tutur Tata.
Terakhir, Tata menyebut, pilar lain yang diterapkan antara lain pelatihan kepada para diploma supaya bisa melayani lebih baik lagi.
"Pelayanannya bisa dalam bentuk pengaturan WNI, agar masalah hukum bisa terselesaikan. Selain itu, kita juga terus advokasi kepada diaspora dan WNI supaya jangan sampai jadi korban TPPO atau penipuan pekerjaan," pungkasnya. sumber; MERDEKA.COM
