PEMERINTAHAN KOTA JAKARTA memang unik dan khas. Ini sudah terjadi sejak masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan kota...
PEMERINTAHAN KOTA JAKARTA memang unik dan khas. Ini sudah terjadi sejak masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan kota Jakarta berada pada "Gemeente van Batavia" --badan pemerintahan kota Batavia saat itu-yang langsung berada di bawah Pemerintah Pusat (Gubernur Jenderal). Meski saat itu Jakarta pernah menjadi satu Keresidenan dengan luas wilayahnya mencakup hingga kawasan Karawang. Dengan kedudukannya yang istimewa ini, maka wajar bila intervensi pemerintah pusat terhadap persoalan lokal sangat kuat. Pencegahan banjir di Jakarta, misalnya. Dimasa penjajahan Belanda, soal pencegahan banjir langsung ditangani oleh"Departement Waterstaat" (Departemen Pengairan Negara).
Sedangkan di masa penjajahan Jepang, kota Jakarta yang berstatus "Jakarta Tokubetsu Syi,"(Kota Istimewa Jakarta) juga langsung berada di bawah Pemerintah (tertinggi) Militer Jepang yang dikenal antara lain dengan kebijakannya membentuk "tonarigumi sebagai alat untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk demi kepentingan peperangan. Institusi tonarigumi itu kemudian diadopsimenjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) saat ini.
Dengan demikian, dalam sejarahnya yang panjang, sesungguhnya Jakarta terus menerus mengalami perubahan, baik fisik geografis maupun dalam aspek sosial, kultural dan politik. Kendati pun demikian, Jakarta tetap memiliki ciri khas yang istimewa yakni, ia tetap berada di bawah kendali langsung maupun tidak langsung pemerintah pusat, tidak menjadi bagian dari provinsi tertentu.
Dalam sejarah yang panjang itu, tentu peran pemimpin cukup memberi warna bagi perkembangan kota Jakarta. Hal itu terjadi, tentu selain karena perbedaan karakteristik dari para tokoh yang pernah tampil memimpin Jakarta, juga tantangan yang mereka hadapi juga berbeda-beda begitu pula kondisi obyektif lingkungan strategis yang melingkupinya. Memahami pertautan mata rantai para pemimpin dan kepemimpinannya tentu penting bagi mereka yang berniat memimpin pemerintahan dan pembangunan kota Jakarta di masa mendatang.
Era Walikota Kotapraja Jakarta Raya Beberapa minggu setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk "Pemerintahan (Peralihan) Djakarta Raja" dengan tujuan mempercepat peralihan kekuasaan dari Jepang ke tangan pemeirntah RI. Soewirjo, --seorang pemimpin PNI Jakarta-yang menjabat Wakil Walikota (Jakarta Tokubetsu Syi) di jaman Jepang ditetapkan sebagai Walikota Djakarta. Ia dibantu oleh Bagindo Dahlan sebagai Wakil Walikota dan Soeratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris.
Saat itu struktur pemerintahan Kota Jakarta dibagi atas 7 Kewedanaan, yakni, Kewedanaan Gambir, Jatinegara, Tanah Abang, Senen, Mangga Besar, Tanjung Priok dan Penjaringan. Sebagai pemimpin pemerintahan peralihan tugas Walikota Soewirjo dan jajarannya cukup berat. Apalagi pemerintah pusat kemudian pindah ke Yogyakarta, sementara Pemerintah Kolonial Belanda NICA (Netherlands Indiesche Civil Administration), pimpinan Dr. Hubertus Van Mook memperkuat kedudukannya di Jakarta.
Aksi teror oleh NICA, akhirnya berpuncak pada 21 Juli 1947 Balai Kota yang menjadi Pusat Pemerintahan Peralihan Jakarta direbut NICA, bersamaan dengan Agresi I Belanda terhadap Indonesia. Dalam peristiwa ini Walikota Soewirjo dan pejabat pemerintah ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan.
Setelah sekitar 5 bulan dalam tahanan di Jakarta dan Tangerang, Soewrjo kemudian dipindahkan ke Semarang dan akhirnya dibebaskan. Soewirjo pun ke Yogyakarta bergabung dengan pemerintah RI. Tentu, selama itu pula, kota Jakarta berada dibawah kekuasaan Belanda, hingga pengakuan kedaulatan Indonesia ditahun 1949. Baru tahun 1950 Soewirjo kembali ke Jakarta dan ia dilantik kembali sebagai Walikota Kotapradja Djakarta Raya yang didasarkan pada UUD Pemerintah RIS No. 125 Tahun 1950.
Tanggal 27 Juni 1951, Soewirjo mengakhiri jabatan Walikota. Penggantinya Walikota Sjamsurizal -- seorang tokoh partai Masyumi-- yang sebelumnya pernah menjabat Walikota di Solo dan Bandung. Masa bhakti Walikota Syamsurizal tergolong singkat, yakni dari 27 Juni 1951 hingga 1 Nopember 19952.Namun meski singkat, Sjamsurizal sedikit dapat mengatasi persoalan pelik yakni, konsolidasi aparatur pemerintahan yang kala itu terkotak-kota antara mereka yang sejak awal mendukung RI dengan mereka yang berstatus eks pegawai Belanda.
Selain konsolidasi aparatur pemerintahan, tantangan yang dihadapi oleh Soewirjo dan Sjamsurizal adalah menjamurnya pemukiman kumuh, kondisi kota yang kotor dan infrastrukturnya banyak terbengkalai, serta fasilitas pelayanan publik yang sangat terbatas. Saat itu, status kepemilikan tanah banyak yang tidak jelas. Ketersediaan catu daya listrik amat terbatas sehingga dilakukan pemadaman bergilir.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Jakarta melakukan pendaftaran ulang kepemilikan tanah, mendata gelandangan, dan Sjamsurizal membangun pembangkit listrik di kawasan Ancol.
Tahun 1953, Sjamsurizal meletakkan jabatan. Presiden Soekarno melantik Sudiro, --seorang tokoh PNI Jakarta, mantan Gubernur Sulawesi-menjadi Walikota Jakarta Raya. Soediro adalah Walikota Jakarta Raya dengan masa jabatan terlama dalam sejarah pemerintahan Jakarta yakni dari 1953 hingga 1960.Soediro memang sosok tak asing bagi warga Jakarta. Sebab di jaman awal kemerdekaan, ia adalahpemimpin Barisan Pelopor, yakni satu barisan pemuda bersenjata andalan pemerintah disaat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan.
Pada masa Walikota Soediro, Jakarta telah dihadapkan pada masalah urbanisasi yang serius. Jumlah penduduk meningkat tajam tanpa disertai dengan fasilitas memadai menimbulkan berbagai masalah sosial yang rumit. Lonjakan penduduk itu antara lain dipicu oleh kehadiran pegawai baru yang direkrut untuk mengisi jabatan Pemerintahan Pusat, juga karena situasi dan kondisi di beberapa daerah yang belum aman dari gangguan pemberontakan, seperti gerakan Darul Islam (DI/TII) di Jawa Barat yang menyebabkan sebagian penduduknya eksodus ke Jakarta. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan lanjutan, juga menjadi faktor penarik para pendatang berbondong-bondong datang ke Jakarta.
Menghadapi berbagai masalah itu, kebijakan pemerintahan lebih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tentu terutama penyediaan fasiitas pemukiman dan perumahan serta penataan kota. Salah satu langkah pemerintah adalah membangun lokasi pemukiman baru sebagai "kota satelit," yakni Cempaka Putih, Kebayoran Baru, Grogol dan Rawamangun.
Memenuhi kebutuhan pemondokan bagi mahasiswa, dibangun kampus dilengkapi dengan asrama mahasiswa yakni asrama Daksinapati di Rawamangun dan Marsudirini di Cawang. Sedangkan dalam penataan kota agar lebih cantik sejumlah bangunan peninggalan Belanda dibongkar dan kemudian dibangun fasilitas baru. Salah satu property yang dibongkar adalah lain Taman Wilhelmina yang kini telah berubah menjadi area Mesjid Istiqlal.
Tingginya lonjakan jumlah penduduk mendorong pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian penduduk. Untuk itu, dengan mengadopsi konsep "Tonarigumi" ala masa pemerintahan Jepang, Walikota Soediro menghidupkan lembaga RT (Rukun Tetangga) dan RK (Rukun Kampung)yang kini telah diubah menjadi RW (Rukun Warga). Sedangkan untuk memudahkan jalannya roda pemerintahan ia membagi Kota Jakarta dalam tiga wilayah administratif (Kabupaten) yakni Kabupaten Jakarta Utara, Kabupaten Jakarta Tengah dan Kabupaten Jakarta Selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Patih.
Dengan perkembangan yang begitu pesat serta berbagai perubahan yang terjadi dimasa Walikota Soediro, maka status pemerintahan kota Jakarta juga ditingkatkan menjadi "Daerah Istimewa (Khusus) tingkat I," dan merupakan satu-satunya Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh seorang Walikota. Diawal tahun 1960 Soediro mengakhiri masa tugasnya memimpin pemerintah kota Jakarta.
Era Jakarta Daerah Khusus
Tanggal 6 Pebruari 1960 Presiden Soekarno melantik Brigjen TNI Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, -- seorang dokter TNI Angkatan Darat-- sebagai Walikota Daerah Khusus (Istimewa) Tingkat I Jakarta Raya. Atas arahan Presiden Soekarno, yang menjadi tugas utama Soemarno adalah mempercantik Jakarta yang kala itu mulai menarik perhatian dunia. Karena itu, Soemarno selain melakukan penyempurnaan pembangunan kota yang sudah dirintis oleh Soediro, seperti pembangunan pemukiman baru di kawasan Pulomas dan Grogol, juga membangunan berbagai fasilitas kota sesuaistandard internasional.
Mengubah Jakarta dari "perkampungan besar" menjadi "kota berwajah internasional" memang perlu karena di tahun 1962 Jakarta menjadi tempat pelaksanaan "Asian Games IV", dan beberapa pertemuan berskala internasional lainnya. Sejak itu pula berbagai proyek pembangunan skala besar dan "terkesan mewah" itu bermunculan seperti Gelanggang olah raga "Gelora Bung Karno" Senayan, Mesjid Istiqlal, Monumen Nasional, Jalan Jakarta By Pass, Hotel Indonesia, Pusat Perdagangan Sarinah dan sebagainya. Begitu pula untuk pencegahan banjir dibentuk "Kopro Banjir Jakarta" (Komando Proyek Penanggulangan Banjir). Kawasan Tebet semula merupakan areal persawahan yang penuh dengan tambak ikan dijadikan pemukiman, untuk menampung penduduk pindahan dari daerah Senayan yang telah dibebaskan untuk pembangunan Gelora Bung Karno.
Perubahan orientasi pembangunan ini mengundang banyak kritik karena dianggap "proyek mercu suar" suatu pemborosan uang negara. Sesungguhnya, banyak perubahan yang terjadi di Jakarta dimasa kepemimpinan Soemarno. Selain aspek fisik ditandai dengan kehadiran bangunan-bangunan bertingkat. Status kedudukan Jakarta juga berubah secara signifikan. Melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1965, tentang "Daerah Chusus Ibukota Djakarta" (DCI Djakarta), Pemerintah menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus "Daerah Chusus Ibukota (DCI)" yang berkedudukan setara dengan Propinsi/Daerah Tingkat I.
Konsekuensi dari undang-undang ini sebutan Walikota untuk Kepala Pemerintahan Jakarta, diubah menjadi Gubernur/Kepala Daerah. Soemarno adalah Kepala Pemerintahan DKI Jakarta Raya pertama menggunakan sebutan "Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta." Status kedudukan Gubernur/KDH DKI Jakarta menjadi semakin unik sehubungan dengan terbitnya Penetapan Presiden Tanggal 14 Juli 1965, yang menetapkan Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta sebagai pejabat negara setingkat Menteri, sehingga kedudukan pejabatnya menjadi "Menteri Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta."
Untuk membantu tugas Menteri/Gubernur/KDH DKI Jakarta yang ruang lingkupnya semakin luas Presiden Soekarno mengangkat dua orang Wakil Gubernur, masing-masing, Henk Ngantung seorang Seniman, dan Hupudio, seorang politisi. Sedangkan dalam aspek penataan arsitektur kota dibentuk"team asistensi" di bawah pimpinan Ir. Piek Mulyadi dan Ir. Tjiong alias Ir. Wastu Pragantha.
Menyusul pelantikan Soemarno menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Dwikora, Presiden melantik Henk Ngantung menjadi Menteri Gubernur/KDH DKI Jakarta (1964-1965), dan jabatan Wakil Gubernur yang ditinggalkan Henk Ngantung diisi oleh Dr. Soewondo. Akan tetapi, karena alasan kesehatan, Henk Ngantung hanya mampu memangku jabatan tersebut setahun lamanya. Sebagai penggantinya, Presiden Soekarno kembali melantik Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno menjalankan tugas rangkap yakni sebagai Menteri Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta.
Gubernur Soemarno Sastroatmodjo berakhir tahun 1966, sesaat setelah ia ditangkap oleh pemerintah Orde Baru bersama 14 menteri lainnya karena diduga terlibat dalam perista G30S. Namun ia -dan Henk Ngantung-kemudian dibebaskan karena terbukti tidak terkait dengan peristiwa itu.
Menuju Jakarta Metropolitan
Tahun 1966, Presiden Soekarno melantik Mayjen KKo-TNI-AL, Ali Sadikin --kala itu sedang menjabat Menteri Koordinator Kompartemen Maritim yang juga merangkap Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora.-menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan gaya kepemimpinannya yang lugas, tegas dan keras, Ali Sadikin memacu pembangunan Ibukota, baik untuk rencana pembangunan era Soemarno yang belum tuntas, maupun untuk memacu pembangunan agar Jakarta menjadi kota metropolitan.
Berbagai gebrakan dilakukan Ali Sadikin untuk mengubah "the big village" menjadi "Jakarta the metropolitan city," termasuk struktur organisasi pemerintahan dengan mengangkat 4(empat) orang Wakil Gubernur. Salah seorang diantaranya adalah Dokter H Soewondo yang sudah memangku jabatan sama di era Soemarno.
Struktur administrasi pemerintahan juga disempurnakan dengan membagi Jakarta ke dalam 5 (lima) wilayah Kota Administratif (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur). Melalui pembenahan ini roda pemerintahan sepenuhnya dapat dikendalikan dari gedung Balai Kota. Untuk mengisi perbendaharaan daerah, berbagai bentuk lembaga dan aktivitas bisa menjadi sumber pendapatan dihidupkan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan dan Institusi tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Karena itu tak aneh bila ada yang berpendapat bahwa, jaringan bisnis "konglomerat" sesungguhnya telah hadir di Indonesia sejak dekade 1970-an, yakni Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Pertamina. Keberanian Ali Sadikin menggulirkan berbagai gagasan yang kerapkali berlawanan dengan tradisi dan kelaziman yang berlaku di masyarakat memang mengundang kritik bahkan gugatan dari sebagian kalangan. Salah satunya adalah kebijakan melegalisasi perjudian, serta melokalisir praktek pelacuran. Oleh kalangan tertentu, Ali Sadikin pun mendapat cap "Gubernur Judi" atau "Gubernur Maksiat."Namun apa pun penilaian terhadap Ali Sadikini, bisa terimbangi dengan niatnya yang kuat memperbaiki sistem pelayanan publik, dan membangun berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Keseimbangan itu menurut Ali Sadikin (dalam bukunya "Demi Jakarta" yang ditulis Ramadhan K H) sesungguhnya berakar pada prinsip manajemen pemerintahan modern, yakni "Service is Money, Money is Tax." Prinsip ini menegaskan pentingnya akuntabilitas penggunaan dana publik demi menghindari terjadi praktek korupsi.
Dengan dukungan dana dalam jumlah yang memadai, berbagai fasilitas kota bertaraf internasional bermunculan di semua pelosok Jakarta, termasuk penyelesaian sejumlah proyek yang belum sempat diselesaikan pada era gubernur sebelumnya, seperti, Mesjid Istiqlal, Gedung Convention Hall (Balai Sidang), dan sebagainya. Untuk menopang aktivitas masyarakat, Balai Rakyat dibangun di Kelurahan dan Kecamatan. Di samping ia membangun Gelanggang Remaja dengan segala fasilitasnya di lima wilayah kota.
Untuk menggairahkan aktivitas seni, dibentuk Dewan Kesenian Jakarta disertai dengan pembangunan Taman Ismali Marzuki. Dan untuk memberikan tempat memadai bagi perguruan tinggi dibentuk BKKPT (Badan Koordinasi Perguruan Tinggi) se DKI Jakarta dengan Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro (Kuningan) sebagai pusat kegiatannya. Pembenahan lalulintas juga mendapat perhatian, antara lain dengan menetapkan sejumlah ruas jalan dan kawasan sebagai "Daerah Bebas Becak."
Perbaikan pemukiman penduduk juga dilakukan. Tercatat sekitar 166 kampung dalam wilayah seluas 4700 hektar diberbaiki melalui "Proyek MHT (Mohammd Husni Thamrin)" yakni dengan mengubah kampung tradisional menjadi pemukiman sederhana tapi sehat dan modern. Ali Sadikin sangat menaruh perhatian terhadap perencanaan pembangunan antara lain ditunjukkan dengan pembentukan BPP (Badan Perencana Pembangunan) pada tanggal 19 Juni 1968. Institusi BPP ini kemudian oleh Pemerintah Pusat disempurnakan dengan Keppres tahun 1974, dan dijadikan contoh pembentukan lembaga sama di seluruh Indonesia.
Selain memperkenalkan baju batik sebagai busana formal, Ali Sadikin juga menaruh perhatian terhadap huburan rakyat yakni dengan menggelar "Pesta Rakyat" secara rutin disepanjang Jalan Thamrin-Sudirman. Dan untuk mengatasi berbagai persoalan lintas daerah, Pemerintah DKI Jakarta merintis kerjasama dengan daerah sekitarnya melalui "Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi)".
The Jakarta Pride"
Jadi pertanyaan: Mengapa Ali Sadikin menjadi sosok legendaris dalam sejarah perkembangan Jakarta ? Bukankah karya-karya kepemimpinannya, sebenarnya berada dalam satu mata rantai dengan para pendahulunya ?.
Bila menyimak kiprah Ali Sadikin, maka jawabannya adalah pada kepiawaian Ali Sadikin membangun rasa ikut memiliki dalam diri warga masyarakat yang didasarkan pada "semangat bangga akan Jakarta (the Jakarta Pride)." Ini setidaknya tercermin dari serangkaian upaya "Perekayasaan Sosial" yang berorientasi pada pembentukan "Identitas Jakarta." Dalam kiprahnya, perhatian Ali Sadikin terhadap aspek pembangunan sosial, hampir berimbang dengan penataan fisik kota.
Dalam dunia seni, misalnya, Ali Sadikin tak hanya mendirikan Taman Ismail Marzuki, tetapi juga membidani kelahiran "Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)" dengan Institut Kesenian Jakarta. Begitu pula para biduan dan artis dikoordinir melalui "Papiko (Persatuan Artis Penyanyi Ibukota)" sedang dunia lawak tampil "Kwartet Jaya" dan "Lenong Betawi" yang tersohor pada jamannya.
Masyarakat asli Betawi dipersatukan dalam lembaga masyarakat Betawi, Mahasiswa dalam BKKPT, di sektor hukum berdiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Dalam bidang olahraga ada sasana "Garuda Jaya" pimpinan Ir. Rio Tambunan, selain Persija yang cukup diperhitungkan dalam arena sepak bola. Untuk memeriahkan dunia bisnis, setiap tahun digelar "Djakarta Fair" yang kemudian diubah menjadi "Pekan Raya Jakarta."
Untuk membina para remaja dibentuk organisasi "Karang Taruna" yang kemudian dikembangkan pemerintah pusat ke seluruh Indonesia. Terbentuknya lembaga Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia tidak terlepas dari peranan Gubernur Ali Sadikin. Belum lagi yayasan-yayasan sosial yang menangani kaum miskin dan penyandang cacat, dan sebagainya. Pada aspek sosial inilah yang tampak menjadi pembeda Ali Sadikin dengan para Gubernur sebelumnya. Karena sedemikian besarnya perhatian Ali Sadikin membangkitkan "kebanggaan Jakarta" maka melalui Dr. H Aziz Saleh masyarakat Betawi memberikan gelar "Bang Ali" kepada Ali Sadikin, dan "Mpok Nani" untuk Ny. Nani Sadikin.
Sosialisme Religius
Tahun 1977, Ali Sadikin mengakhiri masa bhaktinya. Pengantinya adalah Mayjen TNI Tjokropranolo,yang ketika itu menjabat Sekretaris Militer Presiden. Agak berbeda dengan pendahulunya, dengan semboyan "Sosialis-Religius" Bang Nolly --demikian panggilan untuk Tjokropranolo-- lebih mengedepankan pendekatan humanis, populis. Kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, dibuka seluas-luasnya. Kaki lima dilokasisasi dan dibina melalui program "tendanisasi PKL," pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional digalakkan melalui program Inpres (Instruksi Presiden), industri kecil dilokalisasi di PIK (Pusat Industri Kecil) di kawasan Pulogadung. Gubernur Tjokropranolo juga memperkenalkan usaha budi daya kerang hijau di teluk Jakarta.
Untuk memberikan kesempatan masyarakat berolah raga, setiap hari Minggu pagi, Jalan Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman dijadikan ajang kegiatan olah raga jalan kaki bagi warga Jakarta.
Pembenahan Aparatur
Tahun 1982, Tjokropranolo mengakhiri tugasnya memimpin Jakarta. Jabatan Gubernur pun beralih kepada Mayjen TNI R Soeprapto, yang ketika itu menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan sebelumnya sempat menjadi Asisten Perencanaan Umum Mabes ABRI. Prinsip kepemimpinan yang dikembangkannya selama menjabat adalah keterbukaan, refungsionalisasi aparatur dan penciptaan disiplin aparatur dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah seperti dalam penataan kebersihan kota mendapat perhatian.
Tahun 1987, R. Soeprapto mengakhiri tugas pemerintahan, dan melanjutkan pengabdiannya sebagai Wakil Ketua MPR mewakili Fraksi Utusan Daerah. Sebagai penggantinya, terpilih Mayjen TNI Wiyogo Atmodarminto, mantan Duta Besar Indonesia di salah satu negara sahabat.
B-M-W
Dengan mengusung motto "B-M-W" (Bersih, Manusiawi, Wibawa), Gubernur Wiyogo menggelar penertiban besar-besaran diseluruh pelosok kota. Sasarannya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) serta para Pembecak. Hasilnya, Jakarta menjadi daerah bebas becak, karena semua becak hasil tangkapan langsung dibuang ke laut dijadikan rumpon (sarang ikan). Banyak kalangan memprotes kebijakan tersebut, namun Presiden Soeharto mendukung tindakan Wiyogo, bahkan ikut menghadiri upacara perumponan becak di teluk Jakarta.
Dalam masa kepemimpinannya, Wiyogo sangat menaruh perhatian terhadap pembangunan sarana fisik, seperti pembangunan jalan layang (fly over), under pass, pemindahan lokasi Pekan Raya Jakarta dari kawasan Monas ke Kemayoran, pengembalian fungsi Taman Medan Merdeka, pembangunan lokasi antar bangsa "Segi Tiga Kuningan", perluasan jalan raya dan jalan arteri, pemindahan terminal Cililitan ke Kampung Rambutan, dan sebagainya. Semua itu dilakukan demi menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota lain di dunia. Hal ini setidaknya tampak dari gencarnya penggalangan kerjasama dengan sejumlah kota di negara lain melalui program "sister city."
Sayangnya, gencarnya pembangunan fisik tersebut sering mengabaikan kepentingan jangka panjang, sehingga pelanggaran RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kian merajalela. Meski pun demikian pada era Wiyogo banyak perubahan yang terjadi di kota Jakarta.
Teguh Beriman
Bulan Oktober 1992, Mantan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Suryadi Sudirja dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Wiyogo Atmodarminto. Mengusung motto "Teguh Beriman" ia mengawali tugasnya dengan pembenahan ke dalam. Kebijakan tersebut pada dasarnya sebagai langkah awal bagi kebijakan selanjutnya, yang telah di tuangkan dalam visi, misi serta Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jakarta.
Bagi Soerjadi Soedirdja, Jakarta ke depan harus menjadi kota jasa atau kota pelayanan, sementara Renstra yang digulirkannya mencakup 9(sembilan) sasaran, yakni: 1. Pengendalian dan pembinaan kependudukan; 2. Penataan pemukiman kumuh dan peningkatan pembinaan golongan ekonomi lemah; 3. Pembinaan Sektor Informal; 4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.; 5. Pembinaan aparatur;6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 7. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan terutama kebersihan, kesehatan lingkungan dan penghijauan; 8. Peningkatan sarana dan prasarana kota terutama fasilitas manajemen lalu lintas dan angkutan umum; 9. Peningkatan keterpaduan pembangunan sosial kemasyarakatan.
Dengan sembilan Renstra itu, Jakarta dibawah pimpinan Soerjadi Soedirdja berhasil memperoleh penghargaan "Parasamya Purna Karya Nugraha" serta beberapa wilayah kota berhasil meraih Piala Adipura.
Memimpin di Tengah Badai
Pertengahan tahun 1997, Mayjen TNI, Soetiyoso --mantan Pangdam Jaya-- terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Soerjadi Soedirdja. Krisis ekonomi mulai mendera Indonesia disertai ketegangan politik, telah menempatkan Soetiyoso sejak awal kepemimpinannya pada posisi sulit.
Melambungnya harga barang kebutuhan pokok, bersamaan dengan meningkatnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK massal diberbagai perusahaan menebar kegelisahan rakyat. Puncaknya, Mei 1998 Jakarta hangus terbakar oleh aksi massa yang disertai dengan aksi penjarahan, perampokan, dan perkosaan terhadap kaum wanita etnis tertentu. Situasi yang sangat tidak menguntungkan ini jelas sangat menyulitkan Gubernur Sutiyoso, apalagi ledakan persoalan warisan masa lampau ini terjadi serempak sehingga sulit menentukan skala prioritas penyelesaian masalah.
Turunnya H M Soeharto dari singgasana ke-Presiden-an, ternyata tidak memperbaiki keadaan. Situasi bahkan cenderung semakin keruh seiring dengan maraknya aksi-aksi kekerasan massa yang menelan korban jiwa. Akibatnya, Gubernur Soetiyoso ibarat sedang berlayar di tengah badai. Di satu sisi ia dituntut segera memulihkan kondisi kehidupan kota yang kian karut marut. Disisi lain, ia dianggapbagian dari regim masa lampau yang mesti dijatuhkan dari jabatan Gubernur.
Berbagai tuduhan pun dilontarkan terhadap Gubernur Soetiyoso. Namun jenderal kelahiran Semarang ini memiliki kemampuan "olahgerak (manufer)" memadai, hingga akhir masa tugasnya di tahun 1992. Bahkan amat mencengangkan, Presiden Megawati yang semula berseberangan dengannya dalam kasus PDI, justru berbalik mencalonkannya kembali untuk memimpin Jakarta periode berikutnya.
Peristiwa penting dalam masa kepemimpinan pertama Soetiyoso selain kerusuhan Mei 1998, juga peristiwa "tragedi Semanggi" yang mengerikan sehingga Gubernur Sutiyoso menetapkan "Jam Malam" serta "Bencana Banjir tahun 2002" yang menenggelamkan sebagian besar Jakarta.
Kendati pada periode pertama kepemimpinannya Sutiyoso menghadapi badai yang dahsyat, namun tahun 1997 ia terpilih kembali, untuk periode berikutnya dengan didamping Dr. Ing. Fauzi Bowo selaku Wakil Gubernur. Seiring kondisi sosial politik mulai membaik, duet Bang Yos - Bang Foke, melakukan berbagai memperbaiki kehidupan masyarakat pun terus bergulir. Penguatan potensi ditempatkan sebagai kunci keberhasilan pembangunan ibukota. Karena itu berbagai program pemberdayaan masyarakat terus dilakukan antara lainPPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), yang manfaatnya semakin banyak dirasakan oleh kalangan wong cilik. Pembebasan biaya pendidikan bagi usia sekolah dasar, layanan pembuatan KTP gratis, peningkatan kesejahteraan bagi para guru, adalah sebagian dari program Pemprov DKI Jakarta dimaksud.
Untuk membantu para Pengurus RT-RW dalam menjalankan fungsi sosialnya, pemerintah memberikan sedikit dana tunjangan meski masih jauh dari memadai. Selain itu, pada era duet Sutiyoso-Fauzi Bowo, peran partisipasi masyarakat baik dalam penentuan kebijakan mau pun pelaksanaan pembangunan di tingkat "basis" diperkuat antara lain melalui pembentukan Dewan Kelurahan. Menghadapi ancaman banjir yang menjadi masalah krusial era Sutiyoso-Fauzi Bowo, masyarakat didorong bersikap kritis dan memberikan masukan kepadanya.
Menurut Sutiyoso, Pemprov DKI Jakarta mustahil dapat menanggulangi banjir tanpa bantuan pemerintah pusat. Bahaya banjir di Jakarta, sampai kapan pun tak bakal teratasi jika tidak membangun sistem drainase yang sempurna. Dan itu biayanya mahal, bahkan terlalu mahal. Pun demikian ia tetap merealisir pembangunan Kanal Banjir Timur, seraya berencana membangun terowongan bawah tanah seperti telah dilakukan di beberapa kota besar seperti Hongkong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Chicago.
Dibidang pembinaan mental spiritual, Bang Yos melakukan terobosan yakni menyulap lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak, Jakarta Utara menjadi Islamic Center. Untuk mengatasi masalah transportasi, ia membangun busway, meniru proyek yang sama di Bogota, ibukota Kolombia. Meski langkah ini dikritik karena konon memperparah kemacetan lalulintas, oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda), ia justru dinobatkan sebagai Bapak Pembaruan Transportasi, sebab dinilai mampu secara revolusioner mengatasi masalah transportasi di Jakarta melalui konsep Pola Transportasi Makro (TPM).
Pola TPM yang di antaranya melahirkan busway terbukti telah banyak mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Ada yang berpendapat bahwa busway sepertinya pengganti trem yang beroperasi sampai tahun 1960.
Sebagai upaya penyehatan kota Sutiyoso-Fauzi Bowo berupaya mengembangkan "paru-paru kota", dengan membangun taman-taman dan hutan kota. Targetnya Jakarta seluas sekitar 66.000 hektare, 14 persen menjadi adalah daerah hijau. Dengan itu pula, pada akhir masa baktinya yang kedua, Sutiyoso meraih penghargaan "pahlawan udara bersih" dari konperensi udara bersih Asia Pasifik.
Mengelola Perubahan
Tahun 2007, pasangan Dr. Ing Fauzi Bowo dan Mayjen TNI Prijanto dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat kondisi sosial politik nasional sedang berubah. Bahkan suasana yang berubah itu sudah mereka hadapi sejak Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berlangsung, yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilukada secara langsung oleh warga masyarakat. Bersamaan dengan itu, arus liberalisme di berbagai aspek kehidupan kian menguat. Fenomena ini belum pernah terjadi pada era kepemimpinan Walikota/Gubernur sebelumnya. Akibatnya, pasangan pemimpin pemerintahan ini mesti bereksperimen mencari format yang sesuai dengan irama perkembangan masyarakat.
Beragam harapan, aspirasi dan keinginan yang muncul di tengah masyarakat yang kerap saling bertolak belakang membutuhkan penyikapan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait. Sejatinya, saat ini Gubernur bukan lagi sebagai elemen dominan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Seban porsi terbesar kekuasaan pemerintahan justru berada pada DPRD yang dibalik itu terdapat partai-partai politik. Kenyataan menunjukkan, bukan sekali dua kali kebijakan eksekutif sulit dieksekusi jika bertentangan dengan kepentingan partai politik. Atau tidak sedikit kepentingan parpol yang dititipkan kepada eksekutif agar dijadikan kebijakan pemerintahan.
Dalam kondisi demikian. jika tidak cerdas menyiasati, Gubernur dan Wakilnya bisa terjebak menjadi pelayan parpol, sehingga kebutuhan masyarakat terabaikan. Perubahan ini yang kerap tidak dipahami, bukan saja oleh masyarakat, tapi juga oleh para pejabat pemerintah itu sendiri. Retaknya hubungan antara Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto belakangan ini, boleh jadi karena salah satu diantara mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi itu.
Munculnya penilaian sejumlah pengamat bahwa duet Foke-Pri seakan-akan telah gagal karena tidak melahirkan apa yang seperti para pendahulunya, boleh jadi karena minimnya pemahaman tentang perubahan yang terjadi saat ini. Sepintas Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta saat ini masih memiliki otoritas seperti para pendahulunya, namun sejatinya kekuasaan mereka cenderung kian terbatas. Karena itu, sangat naif jika mengukur sukses atau gagalnya kepemimpinan Foke-Pri masih menggunakan parameter sukses/gagal masa lampau.
Jika menyimak aspirasi dan harapan masyarakat serta problematika Jakarta dengan cermat dan mendalam, terlihat tidak ada yang berubah. Masyarakat sangat berharap, yang memimpin Jakarta adalah mereka yang dapat mengatasi problema tersebut, tanpa menimbang berbagai kendala yang dihadapi. Pokok permasalahan dimaksud masih berputar pada persoalan-persoalan:
1. Ancaman banjir;
2. Pertanahan;
3 Pemukiman dan perumahan;
4. Kemacetan lalulintas;
5. Keamanan;
6. Transportasi publik.
7. Penanggulangan sampah;
8. Pendidikan;
9. Kesehatan;
10. Lapangan kerja;
11. Penanggulangan pathologi sosial, dan sebagainya.
Semua permasalahan ini telah ada sejak dulu, dan hampir semua pemimpin pemerintahan Kota Jakarta dari masa ke masa telah berjuang untuk mengatasinya. Tapi hasilnya masih jauh dari optimal, tidak berimbang dengan kecepatan eskalasi permasalahan itu. Jika pada kenyataannya kondisi tersebut tidak dapat berubah secara signifikan, sementara semua telah berusaha sekuat tenaga melakukan perubahan, maka mungkin yang perlu diubah justru pola pandang, paradigma berpikir kita terhadap permasalahan itu sendiri. Artinya, cara berpikir masyarakatlah yang mestinya diubah agar dapat memandang permasalahan secara rasional dan proporsional .
Proses perubahan inilah yang tampak perlu didiskusikan lebih dalam, sebab hanya dengan itu kita dapat menentukan arah perubahan yang benar.( paulus londo )
