Para ahli atau pakar dari PBB mendesak Indonesia untuk membebaskan Ahok dari tahanannya, karena ketidak jelasan hukum dan vonis dari haki...
Para ahli atau pakar dari PBB mendesak Indonesia untuk membebaskan Ahok dari tahanannya, karena ketidak jelasan hukum dan vonis dari hakim yang (katanya) mulia. Vonis dua tahun yang diberikan Ahok oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara karena penistaan agama, menjadi sebuah hal yang tidak wajar.
Namun wakil presiden Jusuf Kalla memperingatkan ahli PBB agar tidak campur adukkan urusan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kalla, ini berlaku untuk siapa pun termasuk negara lain. Jadi secara tidak langsung saya melihat Jusuf Kalla cenderung tidak mengharapkan keberadaan organisasi PBB.
Kalla khawatir dengan potensi pernyataan ahli PBB, bisa membuat runyam kondisi yang ada. Memang mereka yang memiliki kepentingan politis tertentu, tentu merasa terancam dengan keberadaan pihak luar yang lebih netral dan lebih jernih menilai masalah, tanpa adanya pertimbangan politis tertentu.
Kalla yang semakin senja di usianya, melakukan blunder yang lagi-lagi menciderai harga diri pemerintahan. Langkah Jokowi dipersulit dengan keberadaan JK. Sementara itu, soal pembatalan banding yang dilakukan Ahok, Kalla meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.
Mungkin saat ini Kalla sedang kebingungan untuk merencanakan hal-hal lainnya. Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pakar PBB menilai vonis hakim dipengaruhi oleh tekanan fatwa MUI, kampanye media yang agresif dari MNC, dan aksi protes massal yang diwarnai kekerasan.
Jadi bukanlah hal yang mustahil jika kita melihat vonis hakim kepada Ahok ini merupakan vonis yang tidak netral. Ketiga orang pakar PBB itu adalah pelapor dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan ekspresi, dan ahli independen tatanan internasional yang adil dan demokratis. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman kepada Ahok.
Ahli PBB meminta bahwa Ahok yang dipenjara, harus dibebaskan. Hukum soal penistaan agaa tidak layak diterapkan di tengah masyarakat yang demokratis seperti Indonesia. Pada awalnya kita tahu bahwa JK merupakan orang yang cukup sulit diteteksi posisinya di dalam pemerintahan.
Saya pun pada awalnya enggan untuk mengomentari JK karena memang sulit sekali menebak dan menginterpretasi statement yang diucapkan olehnya. Statement yang abu-abu menjadi ciri khas JK, dengan logat khas Ujung Pandang, yang sekarang berubah menjadi Makassar. Namun belakangan pria Makassar ini memunculkan dan mencitrakan dirinya semakin jelas.
Tak tahan berada sebagai wakil Joko Widodo yang suka bekerja, membuat ia perlahan-lahan menelanjangi dirinya sendiri dengan statemen-statement pro oposisi. Tabir mulai terbuka dari gelagat sang istri yang mendukung mantan menteri pecatan Jokowi, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pada awalnya lagi, saya berpikir bahwa tidak masalah jika sang istri, Mufidah Jusuf Kala mendukung Anies Sandi, karena memang itu hak setiap orang.
Namun lama-kelamaan kecurigaan semakin menguat karena Jusuf Kalla mulai berbicara mengenai kesenjangan ekonomi yang membahayakan. Dengan membawa etnis dan agama, harga diri JK di mata saya langsung hancur. Mengapa ia harus mengaitkan tingkat ekonomi dengan kesenjangan sosial?
“Mereka tidak boleh campuri urusan kita, hukum kita. Siapa pun tidak boleh. Sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat,” – Kalla di rumah dinas wakil presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Logika yang sangat lucu dilontarkan dari statement JK. PBB tidak boleh intervensi hukum di Indonesia, seperti Indonesia tidak boleh mencampuri hukum di negara lain. Mungkin menurut JK, PBB merupakan sebuah negara. Terbatas sekali.
Jika JK bisa menasehati PBB untuk tidak ikut campur untuk kasus Ahok, beranikah JK ikut menasehati Rizieq yang juga ingin mencari perlindungan HAM dari PBB? Hahaha. Lain orang, lain perlakuan. Mungkin JK yang juga adalah ketua masjid Indonesia, harus sadar bahwa pandangannya lama-kelamaan semakin tidak netral dan cenderung berpihak kepada ormas titik-titik. Hmmm… Sudah kuduga.
JK memang luar biasa, kalimat-kalimat yang sering kontroversial, sekarang mulai kembali satu per satu kepada dirinya. Ketidakharmonisan kalimat dan perbuatan menjadi celah besar bagi JK untuk terjerumus ke dalam blunder. Bola panas yang sering dimunculkan JK, sekarang perlahan-lahan kembali dan menyerang dirinya. Bukan hal yang berlebihan tentunya apa yang saya katakan kali ini.
Melihat anarkisme ormas-ormas radikal berbalutkan agama Islam yang selama ini menyerukan suaranya di speaker-speaker masjid, tidak membuat JK tidak berespon. Setelah Ahok divonis, JK baru menyuarakan peraturan tentang larangan politisasi masjid. Nasi sudah jadi bubur, JK sudah terlambat memberikan fatwa tersebut.
Ketua dewan masjid Indonesia, mungkin sudah melihat bahwa peruncingan-peruncingan yang terjadi di grass root sudah mengkhawatirkan. Padahal seharusnya JK bisa memberikan fatwa tersebut, sebelum Pilkada. Memang sulit dipungkiri bahwa semakin lama, aurat semakin ditunjukkan. Apakah memisahkan antara politik dan agama sesulit itu?
sumber:[seword]
